CUMA BAYAR 500 RIBU BISA HALAMAN SATU GOOGLE, MAU ? >> WA 0852 1618 7222

Perjanjian Sekolah dan Ortu Siswa: Tak Perlu, Sistem Pendidikan Indonesia Mundur

Jakarta - Perjanjian sekolah dan orangtua siswa dinilai tak perlu. Adanya tanda tangan soal tak boleh menuntut dan melapor ke polisi itu dianggap kemunduran dalam sistem pendidikan di Indonesia.



Pembaca detikcom dari Gunung Putri, Bogor, Dominikus Manalor dalam surat elektronik ke redaksi@detik.com, Kamis (7/7/2016) memberi pendapat. Menurut dia, di zaman sekarang kalau masih ada guru yamg menerapkan sistem hukuman fisik ke siswa dan Ortu diharuskan tanda tangan sebelum anaknya bersekolah sangat disayangkan.

"Dan merupakan kemunduran di sistem pendidikan Indonesia. Sangat tidak diperlukan perjanjian seperti itu dan sangat menghambat pola pikir serta kreatifitas kemandirian anak, pengetahuan anak tentang yang mana harus dan bisa dilakukan dan tidak boleh dilakukan, harus dilakukan pembimbingan oleh guru secara pisikologi pendekatan serta mengayomi seperti anak dan teman dan orang tua," jelas Dominikus.

Dominikus menilai, hukuman fisik dan jika diteruskan akan berbahaya untuk kemajuan pertumbuhan mental anak dan dapat menimbulkan trauma, rasa,minder serta dendam, amarah, malu dan rasa tidak percaya diri tanpa ada bimbingan mental apa yang harus dilakukan untuk kedepannya. Lebih baik dengan bimbingan pengarahan saran tukar pikiran serta mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada siswa lebih baik dibanding dengan hukuman yang tidak ada nilai plusnya.

"Menyodorkan surat perjanjian hukuman ke siswa dan harus ditandatangani orang tua murid adalah kemunduran serta ketidak mampuan pembimbing dan perlu dipertanyakan latar belakang disiplin ilmu pendidikan serta nilai prestasi pengajar tersebut yang sangat rendah dan qualitas yang rendah," urai dia.

Pendapat tak jauh berbeda disampaikan Waliaji, pembaca detikcom lainnya. Menurut dia, surat perjanjian tersebut tidaklah diperlukan dan sangat tidaklah perlu.

"Kita mengetahui bahwa pendidikan yang berkualitas, bilamana anak didik melakukan pelanggaran sampai tiga kali diberikan mentoring, bimbingan dan pemahaman tidak mau berubah dikembalikan saja ke orang tuanya, sebaliknya pendidik yang melanggar kode etik profesi ya diberikan sanksi sesuai apa dilanggarnya, sistem ini bukannya sudah ada tinggal mau dilaksanakan secara disiplin oleh semua pihak atau tidak," jelas Waliaji. 
(dra/dra)



Source : [news.detik.com]
Share on Google Plus

About Star Tonn

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan berkomentar dengan bahasa yang sopan dan juga relevan dengan tema artikel yang ditulis.