DKI Jakarta Segera Ubah Pergub Turunkan BPHTB

JAKARTA, (PR).- Pemerintah DKI Jakarta akan segera mengubah peraturan gubernur tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 1 persen.


Penurunan ini menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sama sekali tidak memberatkan justru memberi peluang investasi yang masuk.

"Ini bukan BPHTB pengertian seluruh rumah. Ini ada instrumen keuangan yang kita mau buka. Selama ini DIRE (dana investasi real estate), orang taruhnya di Singapura. Kenapa taruh di kita enggak mau? Karena dikenakan BPHTB 5 persen. 

Kalau di Singapura finalnya cuma 3 persen. Kita mau buat 1 persen," kata Basuki di Istana Kepresiden, Jakarta, Senin 18 Juli 2016 setelah menerima pengarahan dari Presiden RI Joko Widodo terkait Fasilitas BPHTB bagi Penerbitan DIRE.

Ahok mengatakan penurunan ini tidak merugikan sama sekali dan dipastikan akan menambah pendapatan. Soalnya dengan BPHTB 5 persen selama ini, pemerintah daerah justru tidak mendapatkan BPHTB karena tidak ada investasi. 

Itu sebabnya, jika BPHTB diturunkan menjadi 1 persen, kata Basuki, daerah justru berpeluang mendapat pemasukan.

"Kayak kamu jual kue 5 perak, enggak ada yang mau beli. Orang beli yang di Singapura yang 3 perak. Kalau begitu diturunkan kue jadi 1 perak, rugi enggak kita? Kalau cuma dengar dari 5 ke 1 ya rugi, tapi sebenarnya enggak. Waktu dijual 5 perak, enggak laku kok. Kalau jual 1, dibeli, untung dong," ujarnya.

Itu sebabnya, kata Basuki, Pemerintah DKI Jakarta Jakarta juga akan menghilangkan BPHTB untuk nilai properti sebesar Rp 2 miliar ke bawah. Hal ini menurutnya sangat realistis dan akan mendorong investasi masuk. "Iya dong, daripada kamu enggak dapat," katanya. 

Soal aturan yang segera diubah, Basuki mengatakan tidak perlu menunggu peraturan pemerintah. "Enggak usah, itu kan daerah. Kalau PP itu untuk PPh-nya," ucapnya.***

Sumber : pikiranrakyat.com
Share on Google Plus

About Star Tonn

    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 komentar:

  1. Kepada pelayanan pembuat sertifikat tanah dan bangunan di dki, saya mau minta penjelasan hal pengurusan sertifikat tanah dan bangunan (properti) yang saya miliki, atas pembelian properti tersebut thn 2004 dan atas transaksi pada waktu itu kemudian deal harga dan saya si pembeli dgn harga tersebut sdh bersih artinya semua biaya surat menyurat pajak jual beli semua ditanggung penjual, persoalannya adàlah setelah saya meningkatkan hak kepemilikan menjadi sertifikat ternyata ada masalah yaitu si penjual memecah 2 surat jual belinya agar menghindari pungutan pajak dan saya sebagai pembeli sama sekali tdk faham dengan aturan yang berlaku ya saya terima saja pada waktu itu, saat ini sertifiikat properti saya sdh terbit di kantor bpn dki jakarta timur, tapi saya tdk bisa mengambil karena tdk memiliki bukti bayar pajak tersebut, nah masalahnya lagi pihak sipenjual pun sdh meninggal dunia, pertanyaan saya bagaimana jalan keluar agar sertifikat tersebut dapat saya miliki yang saat ini masih tertahan di ktr bpn? Mihon solusinya terima kasih.

    ReplyDelete

Silahkan berkomentar dengan bahasa yang sopan dan juga relevan dengan tema artikel yang ditulis.