Data Jokowi Papers: Orang RI Simpan Harta di 28 Negara Tax Haven, Nilainya Lebih Dari Rp 11.450 T

Menjadi menarik karena baik Menkeu ataupun Presiden sama-sama menampik bahwa data yang dimiliki pemerintah berbeda dan lebih lengkap dari Panama Papers.

Data Jokowi Papers: Orang RI Simpan Harta di 28 Negara Tax Haven, Nilainya Lebih Dari Rp 11.450 T


“Data yang kami terima ini berbeda dari Panama Papers. Kami terima resmi dari otoritas negara lain. Nanti akan kami bandingkan dengan Panama Papers. Kalau konsisten berarti cocok, dan itu akan menambah potensi penggalian kita,” kata Menkeu Bambang Brodjonegoro.

Sementara Presiden Jokowi lebih berani lagi memberi pernyataan.

“Kondisi keterbukaan yang kita tidak bisa tolak. Sebentar lagi ada keterbukaan di bidang perbankan internasional 2017 – 2018. Siapapun simpanan sudah dibuka total, meski keduluan oleh Panama Papers. Tapi sebelum Panama Papers-pun saya sudah punya satu bundle nama-nama,” ujar Jokowi.

“Bapak simpan di Swiss saya tahu, Bapak simpan di Singapura saya tahu, Bapak simpan di TPPI saya tahu. Begitu sangat terbukanya dunia ini. Tapi nanti 2017-2018 dibuka total. Inilah keterbukaan mau tidak mau, siap tidak siap harus kita hadapi,” imbuhnya.


Orang Indonesia tercatat menyimpan harta pada 28 tempat yang disebut sebagai surga pajak atau tax haven. Harta tersebut ada yang dalam bentuk simpanan maupun aset, yang nilainya lebih besar dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang pada 2015 lalu mencapai Rp 11.450 triliun.

"Kalau data saya kita ada di 28 tax haven," kata Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Ken Dwijugiasteadi dalam sesi wawancara khusus, seperti dikutip Kamis (14/4/2016).

Surga yang menjadi favorit orang Indonesia adalah British Virgin Island (BVI), Cook Island, dan Singapura. Sedangkan Panama ada pada urutan yang cukup jauh.

"Paling banyak di BVI," sebutnya.

Wilayah lain yang disebutkan di antaranya adalah Caymand Island, Luksemburg, Swiss, Kosta Rika, Nevada, Bahama, Uruguay, Angulilla, Wyoming, dan Belizo. Ken tidak dapat mengungkapkan lebih rinci, karena masih diteliti lebih lanjut.

"Saya perlu teliti lagi," ujar Ken.

Ken menjelaskan, sebenarnya tidak ada kesalahan bagi orang Indonesia untuk meletakkan dana di wilayah surga pajak. Termasuk bila mendirikan perusahaan baru atau yang disebut Special Purpose Vehicle (SPV).

Selain perusahaan swasta, Ken menyebutkan banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendirikan SPV. Ini memang dikarenakan kebutuhan bisnis, seperti investasi di negara lain atau penarikan pinjaman dari bank internasional.

"SPV sebenarnya kalau dalam segi bisnis itu biasa," terangnya.

Akan tetapi yang menjadi perhatian adalah pembayaran pajak dan laporan dana pada Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Bila hal tersebut sudah terpenuhi, menurut Ken tidak ada permasalahan yang harus diributkan.

"Yang penting data masukin SPT dan bayar pajak ya sudah cukup selesai," tegas Ken.


Sources : (Detik.com) http://www.beritateratas.com/2016/04/data-jokowi-papers-orang-ri-simpan.html
Share on Google Plus

About Star Tonn

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan berkomentar dengan bahasa yang sopan dan juga relevan dengan tema artikel yang ditulis.